MUSIBAH DEMOKRASI

MUSIBAH DEMOKRASI

MUSIBAH DEMOKRASI

Oleh : Drs. Wajib Rosyidi

Demokrasi secara formil hanya sekedar mengandung pengakuan bahwa faktor yang menentukan dalam negara ialah kehendak rakyat..... (volonte generalis ; dari Rosseu)

Pesta demokrasi baru saja usai. Tanggal 9 April 2014 rakyat menentukan pilihannya di kotak suara. Pernik-pernik demokrasi terjadi disana sini. Rakyat sudah berbuat. Banyak caleg darah tinggi. Merasa dikhianati – uang diberi- janji tak ditepati. Marah-marah kesana kemari. Sumpah serapah-umpat mengumpat. Utang melilit-pemberianpun dibangkit. Segala yang dibagi diungkit-ungkit. Yang menang bersorak gembira. Yang kalah menyerah pasrah. Banyak kader partai yang terjungkal- kalah bersaing dalam bertanding.

Demokrasi yang diartikan sebagai bentuk kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat-sebagaimana didefinisikan Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat- mengharuskan adanya partisipasi rakyat dalam memutuskan suatu permasalahan dan mengontrol pemerintah yang berkuasa.

Sadek-mantan duta besar Oman untuk PBB mengemukakan tujuh prinsip utama sistem demokrasi, dua diantaranya :

1. Kebebasan berbicara. Setiap warga negara berhak mengemukakan pendapatnya tanpa harus merasa takut. Dalam sistem demokrasi, hal penting untuk mengontrol kekuasaan, agar berjalan dengan benar.

2. Pelaksanaan pemilu-dalam bahasa politik Indonesia-yang luber dan jurdil secara teratur. Pemilu ini merupakan sarana yang konstitusional untuk melihat dan menilai apakah pemerintah yang berkuasa layak didukung kembali atau perlu diganti dengan yang lain.

Menurut Iqbal, sejalan dengan kemenangan skularisme atas agama, demokrasi modern Barat pun kehilangan sisi-sisi spritualnya. Hal ini mengakibatkan praktik-praktik demokrasi Barat jauh dari etika, sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan. Berdasarkan kenyataan ini Iqbal mengecam praktik-praktik demokrasi Barat yang pernah disaksikannya ketika ia belajar tiga tahun di Jerman dan Inggeris. Demokrasi Barat, menurut Iqbal, dimanfaatkan oleh politisi-politisi profesional untuk memanipulasi dan memaksakan kehendak-kehendak mereka. Partai politik yang berkuasa, dengan mengatasnamakan etika politik memaksa rakyat untuk mengikuti mereka, meskipun bertentangan dengan hati nurani rakyatnya. Iqbal menegaskan bahwa para politisi yang mengatasnamakan demokrasi tersebut adalah orang yang sangat jahat. Disamping itu praktik-praktik demokrasi ternyata mengakibatkan terjadinya korupsi moral dalam prilaku politik. Iqbal melihat bahwa demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh dan untuk rakyat mengabaikan keberadaan agama. Karat-karat dan noda demokrasi adalah skularisme dan individualisme yang bertentangan dengan niulai-nilai kemanusiaan dan agama.

Pileg 2014 yang baru saja dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia yang sudah terdaftar dan sah sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyisakan banyak kisah dan tragedi yang tragis dari prilaku masyarakat sebagai pemilik hak suara penentu pilihan dan para caleg (calon anggota legislatif ) sebagai kontestan, banyak nama-nama yang sebelumnya tidak dikenal sebagai politisi tampil sebagai pemenang dan meraup suara luar biasa, akan tetapi membuat kening berkerut, ada nama-nama politisi terkenal terjungkal.

Sejak reformasi digulirkan dan diperjuangkan, pemilihan umum legislatif yang paling memprihatinkan-dan sangat mengiris perasaan- adalah Pemiliu Legislatif 9 April 2014. Siapa paling banyak uang-dia yang menang. Siapa yang tidak punya duit- sangatlah pahit-stres masuk rumah sakit.

Demokrasi kehilangan makna, bergeser interpretasinya-dari oleh dan untuk rakyat diterjemahkan masyarakat secara materialistis- kantong caleg dikuras habis-aji mumpung lagi beruntung-kesempatan datang jangan dibuang-siapa saja caleg yang datang- sudah pasti bawa uang. Kuntowijoyo sangat menghawatirkan budaya komersialisasi politik sebagaimana dituturkan :”.... politisasi dan komersialisasi pada pasca Orde Baru dilakukan oleh masyarakat sendiri. Karenanya, kita khawatir kalau budaya kita berjalan tanpa kritik, budaya akan diperlakukan sewenang-wenang justru oleh masyarakat sendiri. Perlakuan sewenang-wenang oleh penguasa akan berhenti dengan hilangnya kekuasaan, tetapi perlakuan yang sama oleh masyarakatnya sendiri akan menimbulkan dampak lebih luas dan lebih lama. Mudah-mudahan betul bahwa politisasi hanya gejala sementara. Akan tetapi, kita khawatir dengan komersialisasi sebab itu merupakan gejala permanen” Demokrasi kehilangan sisi-sisi spritualnya-begitu kata Iqbal. Itulah yang terjadi hari ini. Hasil proses Pemilu Legislatif yang demokratis tidak menunjukkan semakin berkualitas dan dinamis- akan tetapi menimbulkan sikap pesimis, disebabkan di sana sini terjadi praktik money politic-rakyat senang dapat uang- lembaga penyelenggara pemilu ikut curang-para caleg menabur uang supaya menang. Inilah musibah demokrasi ! Para caleg yang terpilih bukan pilihan, akan tetapi dipilih karena bayaran. Sangat sulit mencoba menghitung dengan jari- caleg yang tidak menabur uang mendapatkan simpati dan empati. Ada penyelenggara pemilu ikut bermain- PPS - PPK dan saksi-bersama-sama melakukan manipulasi- sangat sulit menemukan bukti- karena dilakukan sembunyi-sembunyi- dan tidak akan ada diantara mereka yang mau mengakui-saksi partai politik kurang berfungsi-dan ketika kotak suara sampai di provinsi- permainan tahap kedua dimulai-meng-otak-atik bilangan pembagi- menentukan besaran harga kursi disinilah peluang terjadinya kolusi- cincai-cincai –tawar menawar- cocok harga- semua pun direkayasa- ini realita dimana-mana- terasa ada tetapi tidak bisa dijadikan fakta. Rakyat tidak mau mengaku-penyelenggara pemilu tahu sama tahu- pengawas pemilu pura-pura tidak tahu atau tidak mau tahu- ini potret buram wajah negeriku ! Inna lillahi wa inna ilaihi roji’un ” Kata-kata istirja’ ini yang patut diucapkan menyaksikan prilaku masyarakat- penyelenggara pemilu dan para politisi – terutama terhadap para anggota legislatif yang terpilih- bukan karena kualitas-integritas-dan profesionalitas- akan tetapi kemenangan yang diraih karena menabur uang- atau kemenangan yang didapat karena main pat gulipat.

Sadek dalam tulisannya Shura and demcracy menuliskan : ” demokrasi meniscayakan pemisahan antara kekuasaan legislatif, eksekutrif dan yudikatif. Dengan pemisahan ini akan ada check and balances, sehingga kekuasaan akan terhindar dari praktik-praktik eksploitatif” Obsesi akan terbangun suatu kondisi pemerintahan yang berkeseimbangan antara ketiga lembaga legislatif, eksekutif maupun yudikatif apabila berjalan dengan benar fungsi masing-masing lembaga. Bagimana bisa anggota legislatif akan melaksanakan fungsi controlling (pengawasan) apabila ada beban ekonomis bahwa ia terpilih dengan biaya yang besar untuk anggota DPRD terpilih menghabiskan uang dari kisaran lima ratus juta hingga satu koma empat milyar rupiah, maka yang terpikir oleh si anggota legislatif tersebut yang paling utama dan pertama mengembalikan modal politik untuk membeli suara rakyat tersebut. Maka yang dilakukan adalah Kong Kalikong dengan eksekutif dalam pengesahan APBD (jika anggota DPRD) dan Te Es Te ( tahu sama tahu ) pat gulipat asal ada kesempatan disikat ! Wajah buram negeriku semakin kusam. Bagaimana bisa menjadi Indonesia hebat. Lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif main pat gulipat. Rakyat hidup modal nekat. Tidak peduli lagi soal akibat. Yang penting ada uang hidup tenang- ada uang bisa bersenang-senang- dan ada uang dijamin menang ! Pragmatisme dan pola hidup materialisme melanda masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Pemilu bagi rakyat laksana gadis seksi merebut simpati dan empati-yang selalu dinanti-nanti-dalam sistem demokrasi di negeri ini-sebagai pasar tempat transaksi jual beli-satu suara berharga dari lima puluh ribu hingga dua ratus ribu rupiah-Na’uzubillah ! Tutup mata dan hati- tidak peduli- dan akhirnya suara untuk siapa-siapa yang memberi..

Musibah demokrasi bukan halusinasi, ini sebuah fakta benar-benar terjadi. Indikasi lemahnya hukum di negeri ini. Muhammad Daud Ali menuturkan : ”... adalah menarik karena dalam perangkat teori, seperti yang biasanya dapat didengar di penataran-penataran, umpamanya segalanya telah diletakkan atas dasar hukum, atau kalau ada masalah, akan diselesaikan menurut hukum, namun dalam tingkat praktik orang melihat dan merasakan masalah hukum serta keadilan diletakkan di bawah kekuasaan, baik kekuasaan politik maupun kekuasaan ekonomi keuangan atau persekongkolan (kolusi) keduanya, sehingga timbul ungkapan dalam masyarakat, terutama pada masa akhir-akhir ini, bahwa ” hukum dan keadilan dapat dibeli atau hukum dan keadilan mengambang terkendali” oleh kekuasaan”

Praktik politik transaksional yang melestarikan budaya wani piro sesungguhnya sangat bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 301 :

(1) Setiap pelaksana Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Peserta Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 dipidsana dengan pidana paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)

(2) Setiap pelaksana, peserta atau petugas kampanyePemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 ( empat puluh delapan juta rupiah)

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak m3enggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa ” hukum dan keadilan dapat dibeli atau hukum dan keadilan mengambang terkendali” oleh kekuasaan” merupakan ungkapan sinisme masyarakat terhadap penegakan supremasi hukum di negeri ini. Praktik pat gulipat adalah respons aktif dari tradisi Kong Kalikong (kolusi) yang menggurita hampir di semua lini dan institusi.

Angin reformasi yang bertiup, entah semakin kencang atau semakin melemah, fakta sosial menjawab ” jika reformasi diartikan sekedar kebebasan rakyat untuk menentukan masa depannya dalam bernegara secara sesuka hati rakyat, karena rakyat yang berhak menentukan kepada siapa suaranya diberikan sudah sesuai dengan realitas yang terjadi hari ini. Akan tetapi, jika reformasi dimaknakan implementasi keinginan rakyat mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berkeadilan, sejahtera, dan tegaknya hukum dengan benar, jujur dan adil adalah mimpi yang belum terealisasi.

Plato dengan jelas mengaitkan politik (pengatruran kekuasaan ) dengan etika. Begitu juga Aristoteles. Etika politik merumuskan pentingnya kekuasaan lewat sebuah pemerintahan (government ).

Sementara pemerintahan perlu aturan (rules of coducts ) kemudian diistilahkan dengan konstitusi (constitution ), kedaulatan (souvereignty ), pengesahan (legitimacy ) peradilan (jurisdiction ) dan penegakan hukum ( law enforcement ) sebagai tonggak-tonggaknya. Jika para politisi berkomitmen menjaga etika politik dengan berpolitik yang ber-etika yaitu mengaktualisasikan dengan tindakan nyata tatanan kehidupan pemerintahan yang bersih (good governance), dengan penegakan hukum (law enforcement ) dengan benar, jujur dan adil memberikan pembelajaran politik kepada masyarakat agar masyarakat cerdas, partisipatif yang dilandasi dengan keinginan perubahan kepada yang lebih baik yakni melaksanakan amanah reformasi, maka tentunya musibah demokrasi sebagaimana dideskripsikan pada bagian terdahulu tidak akan terjadi.

Sebagai masyarakat yang menginginkan hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, hari esok harus lebih baik dari hari ini, resapi dan hayati ungkapan seorang pemimpin besar revolusi Iran, Ayatollah Khomeini yang menuturkan : ” ....manusia bukan makhluk ’ala kadarnya. Bukan pula bersahaja atau wajar-wajar saja.

Manusia serupa itu hanya ada di dongengan orang. Manusia nyata tidak pernah berhenti mencari dan mencari sesuatu yang belum didapatnya. Begitulah renjana (isyq) fitrah manusia pada kesempurnaannya yang membaluti wujudnya sejak azali dan abadi. Segala rupa ajaran falsafah, adat istiadat, lembaga....tak mampu menahan gelombang renjana tadi”

(Penulis adalah Dosen di STIH Muhammadiyah Asahan)

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Iqbal Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2001

Kuntowijoyo, Selamat Tinggal Mitos Selamat Datang Realitas, Mizan, Bandung, 2002

Kazhim Musa, Alfian Hamzah, Partai dalam Timbangan

Lubis M. Solly, Ilmu Negara, Alumni, Bandung, 1981

Mukti Takdir Ali, et.al. Membangun Moralitas Bangsa, LPPI, Jogyakarta, 1998

Rahmat Jalaluddin, Rekayasa Sosial Reformasi, Revolusi atau Manusia Besar, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Berikan Komentar